undang undang nomor 35 tahun 2009. KETENTUAN PENUTUP. undang undang nomor 35 tahun 2009

 
KETENTUAN PENUTUPundang undang nomor 35 tahun 2009  2015

Pasal 35 (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa. E. Berlaku, dan Mengubah. Daftar Masuk. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP ;Menimbang bahwa, apabila. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Penumpang adalah orang yang berada di KendaraanUU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. UU No. Penerapan pasal 137 UU no. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. nomor 16 tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Jul 17, 2022 · Undang-undang Narkoba yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. NOMOR 35 TAHUN 2009. Jr. 2091 Pid. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. bagaimana peredaran sindikat narkotika di Indonesia dalam era perdagangan bebas internasional ditinjau dari aspek hukum Internasional? B. 35, LN. 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada. NOMOR : 35 Tahun 2009 2009 2009 TANGGAL : 12 Oktober 2009 9 Juli 2009 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,. 35 Thn. : UU Nomor 35 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang undangan. 131 UU RI No. Uu narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70) 9Lihat Peraturan Pemerintah No. pdf/54. 147, TLN NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Jodo1csia, Pwl 111 s. Sus. Pasal 151. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Eddy Hiariej menyampaikan penjelasan pemerintah pada Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR. Undang-undang Narkoba yang saat ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Dalam Undang – Undang RI No. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Asad Bin Muhammad Ismail tersebut diatas,. Diunduh 2797. Kamis, 5 Februari 2009. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; – Peraturan DPR RI No. Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; Narkotika Golongan III; Narkotika Golongan I. Dr. , M. Undang-Undang, 28 TAHUN 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU RI Nomor 35 Tahun 2009 ttg Narkotika. dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. . . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. ingat : 1. Unduh. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan peraturanperundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI :1. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . 5037, LL SETNEG : 3 HLM. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1). naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan undang undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika. Kajian Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kamis, 5 Februari 2009. Nov 19, 2019 · Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Republik Indonesia. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. bahwa untuk. Namun tak jarang muncul kebingungan tentang pasal mana yang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Dec 3, 2019 · Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . Unsur tanpa hak atau melawan hukum. NOMOR 35 TAHUN 2009. DASAR HUKUM. Ketentuan Pidana UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2. 1. Metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat T. Halaman ini telah diuji baca. H. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 2. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sus/2018/PN Bjm. dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BENDERA, BAHASA,. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Teman-teman IASJJ, CAKOPIT, kelas B FH UII, MH UII Angkatan 27, Dix-C, TM 158 dan keluarga besar YAIYALAH yang selama ini menjadi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelarasan naskah akademik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakanSidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (20/8) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Hatta Juridical Review Of Implementation Of Article 112 Of Law No . Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Skip to document. No. Halaman ini telah diuji baca. 3879, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN II UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 35 Tahun 2009 2009 2009 TANGGAL : 12 Oktober 2009 9 Juli 2009 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062. . 800. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA NON PENAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL ARTIKEL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Oleh : TATAS NUR ARIFIN NIM. 000. 5 Penjelasan Umum Undang-Undang No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6 1. 18 KB. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Humas BNN. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA A. 000. 87 RI, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1317/Pid. 1 1 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung : CV Mandar Maju, 2003. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. PENDAHULUAN A. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid. Pemohon Benny Setiady Rasman yang menyatakan dirinya berprofesi sebagai Pimpinan Wirausaha, menggugat. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. : UU Nomor 35 Tahun 2009. Pendahuluan maupun bagi penegak hukumnya Undang-Undang Nomor 35 tahun sendiri. Dashboard;. Penegakan Hukum, 6 (2): 86 - 95. bagaimana perlindungan terhadap anak penyalahgunaan narkoba ditinjau dari aspek viktimologi; dan 3. Perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? dan 2). NOMOR. UU RI No. Penyidik . Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Halaman ini dibuka dalam waktu 1. Jul 29, 2010 · banyak Rp10. com Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Narkotika Golongan INarkotika Golongan IINarkotika Golongan III Narkotika Golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu. NOMOR 35 TAHUN 2014 . 37, LN. Setidaknya terdapat 38 (tiga puluh delapan) pasal yang mengandung ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dengan 7 (tujuh) di antaranya mengancamkan pidana mati. 2015. PENDAHULUAN 1. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [43:4:b] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika [43:4:b] BASISHUKUM beta. Ukuran Dokumen 374. Republik Indonesia. dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. - 2. 35 Tahun 2009 negara kita memberlakukan Undang. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran. Judul. Kajian Undang. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ketiga pasal 112 ayat (2) UndangundangRI No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (UU/2009/24) (2009) tentang Bendera, Bahjasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin 4 Penjelasan Umum Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. menurut Undang-Undang No. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). 25, LN. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan.